Kubritau

Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi dalam putusannya hari Selasa tanggal 24 April, menghukum Setya Novanto 15 tahun penjara  dan denda  Rp 500 juta atau 3 bulan kurungan. Selain itu ada tambahan  pencabutan hak politik selama lima tahun setelah dia menyelesaikan hukuman penjara. Setya Novanto juga diminta membayar uang pengganti sejumlah USD 7,3 juta dikurangi Rp 5 miliar yang sudah diserahkan kepada penyidik KPK. Jika satu bulan setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum jumlah tersebut tidak dilunasi maka hartanya akan disita untuk dilelang. Hukuman yang dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu hukuman penjara 16 tahun dan denda satu miliar rupiah. Jaksa juga minta mantan Ketua DPR RI membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah USD 7,4 dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah habis masa hukuman. Baik terdakwa maupun jaksa mempunyai waktu 7 hari untuk pikir-pikir apakah akan menerima putusan tersebut atau akan naik bandin...

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, membantah adanya pertemuan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, untuk menyeret  Presiden R.I. ke-6 Susilo Bambang Yudoyono dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Bantahan itu disampaikan dalam sebuah surat melalui akun twitternya @anasurbaningrum pada tanggal 10 Februari 2018. Isi surat itu: Awalnya saya geli dengar cerita ada tuduhan pertemuan di Sukamiskin   untuk merancang    fitnah kepada pak SBY dan mas Ibas. Tetapi karena menjadi berita luas, dagelan itu perlu diluruskan, karena bisa menyesatkan. Jelas tidak pernah ada pertemuan di Sukamiskin yang dihadiri oleh Anas Urbaningrum, Firman Wijaya, Mirwan Amir, dan Saan Mustofa. Terpikir untuk bikin pertemuan saja tidak pernah, tidak ada hujan besok tiba-tiba ada banjir hoax. Itu cerita hoax berasal dari surat hoax yang entah dibikin oleh siapa. Tapi jelas disebarkan oleh siapa saja. Mudah banget untuk membuktikan pertemuan itu f...