Kubritau

Ombudsman R.I. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan telah melakukan setidaknya empat tindakan maladministrasi dalam kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Jatibaru Raya Kecamatan Tanah Abang. Keempat pelanggaran tersebut adalah: Tidak kompeten : Gubernur DKI bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan DKI Jakarta tidak kompeten dalam membuat perhitungan dampak penataan PKL di Jalan Jatibaru Raya. Persoalan kompetensi ini terlihat dari tugas-tugas yang tidak selaras dengan Dinas UMKM dan Perdagangan. Selain itu penataan tidak memiliki rencana matang, terkesan terburu-buru dan parsial, karena belum punya Rencana Induk Penataan PKL dan peta jalan PKL di Provinsi DKI. Menyimpang dari Prosedur : Kebijakan Gubernur bersama Dinas Perhubungan tidak ada ijin dari Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam hal ini dari Direktorat Jenderal Lalu Lintas. Ijin dan kordinasi ini diatur dalam Unndang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang ...